1 day ago
3
Singaraja — Selama puluhan tahun, arah pembangunan Bali bergerak tidak seimbang. Kawasan selatan seperti Denpasar, Badung, dan sekitarnya tumbuh pesat menjadi pusat ekonomi dan pariwisata, sementara Bali Utara khususnya Buleleng dan wilayah sekitarnya tertinggal dalam akses infrastruktur, investasi, serta peluang ekonomi.
Ketimpangan ini bukan sekadar persepsi, melainkan kondisi struktural yang telah lama dirasakan masyarakat.
Dalam konteks itulah rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara menjadi krusial. Proyek ini tidak hanya diposisikan sebagai sarana transportasi udara, melainkan sebagai instrumen koreksi arah pembangunan Bali yang selama ini terpusat di selatan.
Masuknya proyek bandara ke dalam Peraturan Presiden tentang RPJMN 2025–2029 menjadi sinyal pengakuan negara atas ketimpangan tersebut. Tantangannya kini terletak pada satu hal mendasar: konsistensi pelaksanaan.
Di tengah polemik publik, satu fakta penting kerap terlewat. Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Seluruh pembiayaan berasal dari investor asing, dengan nilai komitmen sekitar USD 3 miliar melalui kerja sama ChangYe Construction Group asal China dengan PT BIBU Panji Sakti.
Skema ini menempatkan proyek sebagai investasi langsung asing yang tidak membebani keuangan negara, sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dengan skema pendanaan tersebut, alasan penundaan berbasis fiskal praktis tidak relevan. Yang tersisa adalah persoalan keberanian politik dan keteguhan kebijakan dalam mengeksekusi keputusan yang telah ditetapkan.
Lebih jauh, Bandara Bali Utara dirancang melampaui fungsi pariwisata. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis bagi kawasan Indonesia Timur. Posisi geografisnya memungkinkan bandara berperan sebagai pusat distribusi ekspor komoditas perikanan dari Maluku, NTT, Papua, hingga Sulawesi Timur, sekaligus jalur cepat bagi produk hortikultura dan UMKM berbasis agro-maritim.
Selama ini, panjangnya rantai distribusi menjadi hambatan utama daya saing komoditas Indonesia Timur. Kehadiran bandara diyakini mampu memangkas biaya logistik dan menjaga kualitas produk ekspor.
Dari perspektif ini, Bandara Bali Utara bukan proyek lokal semata, melainkan bagian dari infrastruktur nasional yang menopang efisiensi ekonomi kawasan timur Indonesia.
Ketimpangan pembangunan Bali selama ini juga berdampak pada tekanan ekologis dan urbanisasi berlebih di wilayah selatan. Bandara Bali Utara diharapkan menjadi mekanisme penyeimbang, mengalihkan arus wisata, investasi, dan aktivitas ekonomi ke wilayah yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Pengamat ekonomi Prof. Dr. Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa proyek strategis nasional yang telah ditetapkan melalui Perpres memiliki konsekuensi hukum dan politik. Menurutnya, konsistensi pelaksanaan menjadi kunci menjaga wibawa negara dan kepercayaan investor. Ketika keputusan presiden tidak dijalankan, yang dipertaruhkan bukan hanya proyek, tetapi kepastian hukum.
Dimensi lain yang membedakan proyek ini adalah dukungan kuat dari masyarakat adat Bali. Para penglingsir puri yang tergabung dalam Paiketan Puri se-Jebag Bali menyuarakan harapan agar pemerintah pusat menepati komitmen pembangunan. Bagi mereka, bandara ini bukan sekadar fasilitas ekonomi, melainkan simbol keadilan pembangunan bagi Bali Utara.
Penglingsir Puri Agung Buleleng, AA Ngurah Ugrasena, menyebut pembangunan Bandara Bali Utara sebagai langkah awal untuk mewujudkan harapan lama masyarakat yang merasa tertinggal dalam arus pembangunan Bali.
Di titik ini, Presiden Prabowo Subianto berada pada persimpangan penting. Keputusan melanjutkan dan mengeksekusi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dapat menjadi penanda keberanian politik, simbol pemerataan pembangunan, sekaligus bukti kehadiran negara di wilayah yang selama ini kurang tersentuh.
Dengan pendanaan non-APBN, dukungan investor, legitimasi kebijakan, serta sokongan masyarakat adat, pertanyaan yang tersisa menjadi sederhana: alasan apa lagi untuk menunda? Sejarah kerap mencatat pemimpin bukan dari banyaknya janji, melainkan dari keberanian menuntaskan keputusan. Bandara Bali Utara kini menunggu untuk benar-benar lepas landas.
Editor - Ray
