3 hours ago
1
thr | CNN Indonesia
Senin, 08 Des 2025 15:55 WIB
Bupati Aceh Selatan diperiksa usai umrah kala banjir dan longsor. (Instagram/@h.mirwan_ms_official)
Jakarta, CNN Indonesia --
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS disebut tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Senin (8/12) hari ini terkait kepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir di wilayahnya.
Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan Itjen Kemendagri akan mendalami kasus tersebut. Bukan hanya Mirwan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap jajaran Pemda Aceh Selatan yang lain.
"Hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Inspektorat kami," kata Bima usai mengikuti rapat di Komisi II DPR, Senin (8/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bima, pemerintah lewat pemeriksaan itu akan mendalami kepergian Mirwan, mulai dengan siapa, termasuk pembiayaannya. Dia menyebut Itjen nantinya juga akan memeriksa aparatur pemerintah daerah Aceh Selatan yang lain, salah satunya Sekda.
Dia memastikan proses pemeriksaan tak akan berlangsung lama, dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
"Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, pembiayaan dari mana itu penting ya," kata Bima.
"Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan beberapa hari waktu, beberapa hari ke depan," imbuhnya.
Bima menyebut bahwa Mirwan telah melakukan kesalahan fatal. Selain sebagai kepala daerah, Mirwan juga merupakan pimpinan forum komunikasi pimpinan kepala daerah (forkopimda) bersama Kapolres dan Dandim.
Sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan di lapangan.
Bima menjelaskan, hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri akan menghasilkan sejumlah opsi sanksi atau teguran. Mulai dari teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen.
Dia bilang ketentuan itu telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Daerah. Keputusan pemeriksaan itu akan dibawa dan diadili oleh Mahkamah Agung (MA).
"Bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu itu pintu-pintunya, jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan," kata Bima.
(dal)
