3 hours ago
1
Yogyakarta, CNN Indonesia --
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mendorong organisasinya untuk mengembalikan konsesi atau izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah.
"Saat yang tepat PP Muhammadiyah untuk mempertimbangkan setepat-tepatnya mengembalikan itu," kata Busyro di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, DIY, Jumat (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Busyro mengingatkan, keputusan PP Muhammadiyah menerima konsesi dari pemerintah tahun 2024 lalu didasarkan pada sejumlah pertimbangan.
Pertama, pengelolaan tambang oleh organisasinya dilakukan dalam batas waktu tertentu, dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan. Serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.
Kata Busyro, pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.
Sementara, Busyro melihat dan telah mengkaji bahwa fakta-fakta kerusakan lingkungan di berbagai daerah yang ditimbulkan akibat dosa ekologi, termasuk aktivitas pertambangan.
Demikian pula bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat baru-baru ini. Baginya, kejadian di sana relevan dengan hasil kajian pihaknya mengenai model pengelolaan sumber daya alam yang lebih banyak menimbulkan keburukan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa model pengelolaan tambang saat ini sangat tidak memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan dan keagamaan.
"Fakta-fakta gejala-gejala ini belum cukup, menurut hemat saya itu sudah cukup (jadi dasar pertimbangan pengembalian konsesi), bahkan tidak bisa lagi ditunda-tunda," kata Busyro.
Maka dari itu, Busyro mengajak para petinggi di organisasinya untuk kembali melihat isi poin acuan pengelolaan tambang Muhammadiyah, yang ditandangani oleh Ketua Umum PP, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum, Abdul Mu'ti tahun lalu.
"(Tapi) tidak tertutup kemungkinan nanti pada saat yang lain itu mengkaji secara lebih komprehensif tambang yang ramah lingkungan, ramah demokrasi itu seperti apa. Dan mencegah jangan sampai tambang itu dibisniskan seperti selama ini hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok berapa orang, bukan berapa persen. Hanya 10-15 orang saja," paparnya.
Lagipula, Busyro sampai sekarang belum mendengar soal Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah yang diketuai Muhadjir Effendy menerima informasi mengenai lokasi tambang pemberian pemerintah. Busyro juga mengaku tak berkomunikasi dengan Muhadjir perihal ini.
Busyro cuma menyimpulkan Muhammadiyah sampai sekarang belum mendapatkan jatah lokasi tambang yang pasti dari pemerintah lantaran koleganya, Anwar Abbas sempat menagih hal ini kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sejauh yang Busyro dengar adalah Muhammadiyah memperoleh jatah berupa tambang bekas pengelolaan PT Adaro Energy Tbk.
"Kalau itu betul, pertanyaannya juga tambang bekas itu produktif nggak, biayanya lebih mahal dari tambang yang masih utuh atau ... nah itu memang perlu kajian," ujarnya.
(fra/kum/fra)
