3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menolak usul pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD yang kembali mencuat baru-baru ini dan didorong sejumlah fraksi di DPR.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Renanda Bachtar menyebut pilkada tak langsung atau melalui DPRD tak bisa menjamin politik uang akan hilang.
Menurut dia, pilkada tak langsung hanya mengubah politik uang ke tempat yang lebih terang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa bisa menjamin pilkada lewat DPRD bisa menghapus politik uang? Potensi politik uang hanya pindah tempat sangat terbuka," kata Renanda saat dihubungi, Selasa (23/12).
Menurut dia, posisi partainya soal pilkada langsung sudah klir. Partai Demokrat, kata dia, pernah menolak pilkada tak langsung pada 2014 saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum.
Kala itu, SBY yang juga menjabat sebagai Presiden, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir aturan pilkada tak langsung yang disahkan DPR melalui UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Posisi Demokrat clear soal ini. Kami pernah menolaknya di tahun 2014," kata Renanda.
Renanda mengatakan partainya tak ingin demokrasi berjalan mundur. Menurut dia, hak politik rakyat dengan memilih pemimpinnya merupakan hal yang baik dan tak perlu dihilangkan karena kepentingan politik sesaat.
Meski situasi politik saat ini mulai menghangat, Renanda menilai situasi politik harus tetap kondusif. Menurutnya, ide tidak populis tak boleh mengganggu ketenangan masyarakat.
"Saat ini kondusifitas politik sudah agak mendekati ambang hangat. Mari kita jaga agar semakin kondusif," katanya.
Wacana pilkada dikembalikan lewat DPRD kembali bergulir setelah Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) akhir pekan lalu.
Salah satu rekomendasi rapimnas itu adalah Golakr mendorong pilkada tak langsung atau via DPRD dan koalisi permanen.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan tetap menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil di Rapimnas Golkar itu.
Selain Golkar, wacana itu didukung Gerindra, PAN, dan PKB. Sedangkan, PDIP menolak tegas, PKS usulan variasi, dan NasDem belum angkat suara.
(thr/kid)
