4 days ago
7
DENPASAR — Rencana pembangunan Bandara Bali Utara terus menjadi sorotan, terutama terkait kekhawatiran akan perubahan demografi dan tekanan budaya yang mungkin muncul akibat kebutuhan tenaga kerja berskala besar. Proyek yang diperkirakan membuka lebih dari 220 ribu lapangan kerja ini dianggap mampu menggerakkan ekonomi Bali Utara, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang kesiapan SDM lokal dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Proyeksi melonjaknya kunjungan wisata hingga puluhan juta per tahun dinilai berpotensi memicu masuknya pekerja dari luar Bali apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Di tengah kekhawatiran itu, sejumlah pemerhati menilai bahwa persoalan utama sebetulnya terletak pada pemerataan pembangunan. Bali dinilai sudah terlalu padat di wilayah selatan sementara utara memiliki ruang lebih untuk berkembang, namun harus dirancang dengan karakteristik berbeda agar tidak meniru kepadatan seperti Canggu.
Penataan destinasi berbasis identitas lokal dianggap penting untuk mencegah Bali mengalami tekanan sosial dan budaya yang berulang.
Menanggapi dinamika tersebut, Anak Agung Ngurah Kakarsana, SE., Penglingsir Puri Ageng Blahbatuh sekaligus Direktur Utama PT BIBU Agro Maritim, menegaskan bahwa Bali tidak boleh sekadar menyaksikan pembangunan tanpa mempersiapkan masyarakatnya.
Ia menyampaikan bahwa PT BIBU telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk mempersiapkan SDM Bali agar dapat mengambil peran langsung dalam perkembangan Bali Utara.
Menurutnya, kekhawatiran mengenai tergesernya budaya tidak sepenuhnya tepat karena Bali Utara justru berada dalam posisi strategis untuk ditata dari awal dengan lebih baik.
Kakarsana menilai bahwa kondisi Bali Selatan yang berkembang pesat sejak era 90-an hingga kini mengalami kepadatan adalah contoh yang harus dihindari. Berbeda dengan itu, Buleleng masih memiliki ruang untuk menerapkan tata ruang yang lebih tertib, mengembangkan nilai budaya dan kuliner, serta memaksimalkan potensi lokal agar menjadi daya tarik berkelas dunia. Ia menyebut bahwa kesempatan menata wilayah baru adalah momentum penting untuk memastikan bahwa budaya Bali justru semakin kuat dan bernilai tinggi.
Dalam pandangannya, implementasi konsep Kota Aeropolis berbasis green city menjadi jawaban atas kekhawatiran banyak pihak. Kota ini dirancang dengan pembagian zona yang jelas, konektivitas transportasi yang sehat, serta tata ruang yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan identitas lokal.
Kakarsana meyakini bahwa pembangunan yang dilakukan secara bertahap dalam rentang 5 hingga 25 tahun dapat menjadi barometer kemajuan Bali Utara dan sekaligus mengatasi kesemrawutan yang telah lama membebani Bali Selatan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan keputusan di tingkat pusat, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar hukum pembangunan. Tanpa kejelasan ini, berbagai peluang yang seharusnya dinikmati masyarakat Bali berisiko tertunda.
Menurutnya, percepatan keputusan tersebut akan menciptakan iklim pembangunan yang adil, merata, dan membuka jalan bagi anak-anak Bali yang bekerja di luar daerah untuk kembali pulang dan berkontribusi di tanah kelahiran mereka. (Tim)
