17 hours ago
3
TANGERANG – Pembangunan gapura dan Gedung sekretariat RW di Kecamatan Kelapadua, Kabupaten Tangerang, dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) menelan angaran miliaran rupiah kini menjadi sorotan publik. Pembangunan gapura yang bersumber dari DTRB dengan anggaran APBD P 2025 sebesar 99.123.000 dan renovasi sekretariat RW yang berlokasi di RW 12 Kelurahan Bencongan Kecamatan kelapa dua sebesar, 1.463.346.900, 00 rupiah, berpotensi terjadinya mark-up anggaran dan diduga Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang hanya menghamburkan anggaran, Minggu (30/11/2025).
Secara umum, pembangunan gapura dan sekretariat RW dengan menggunakan dana APBD tahun 2025 telah menjadi perhatian karena adanya kritik dari Aktivis Gerakan Anak Negri (GARI) dan masyarakat bahwa Kegiatan yang bersumber dari APBD seharusnya lebih menyentuh pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur vital, bukan hanya pembangunan gapura dan sekretariat RW yang rentan dikorupsi atau di-mark up.
Amirsyah salah satu Aktivis Gari mengatakan, " Ini kegiatan dinas DTRB berada di atas trotoar ada ijin atau tidak dari dinas PU karena jalan ini kalau pagi sering terjadi macet parah dan banyak masyarakat pejalan kaki, dengan adanya bangunan tersebut sangat mengganggu lagi pula ini bukan gang rw 07 melainkan jln raya,
yang parahnya lagi ada pemasangan lampu tapi tidak ada meteran listrik, arus lansung diambil dari tiang apakah ini bukanya pencurian listrik ini berada di jln raya harkit menuju lippo (jembatan tol) di kelurahan harapan indah.
Terkait bangunan sekretariat RW 12 yang menggunakan dana APBD dengan anggaran 1.5 m bangunan 2 lantai, memangnya ada staf RW berkantor di gedung tersebut, selain itu tempat berdirinya bangunan tersebut di atas tanah PD Pasar Jaya, dan kami menduga tidak ada ijin dari PD Pasar Jaya, "Terang Amirsyah
Lanjut Amirsyah, pembangunan gapura dan sekretariat RW yang menelan anggaran cukup besar tidak masuk akal, kuat kecurigaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan proyek tersebut.
Kami menilai kondisi ini membuka ruang bagi praktek korupsi dan pemborosan anggaran negara.Saya menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini sampai tuntas, dan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Inspektorat dan Bupati Tangerang agar dilakukan audit investigatif. Pungkasnya. (Spyn).
