4 days ago
8
PANGKEP SULSEL - Dalam situasi anggaran pemerintah yang semakin ketat, tantangan terbesar bagi Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah memastikan jalan-jalan tetap layak digunakan. Jalan rusak bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Di sinilah kreativitas dan strategi cerdas Dinas PU sangat diperlukan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik meski anggaran terbatas.
Demikian di ungkapkan Ketua DPD Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Herman Djide saat di ajak konsultasi di warkop Puang Bos Pangkajene Selasa (2/12/2025)
Menurut Pimpinan Redaksi Media Indonesia Satu ini, langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan pendataan kondisi jalan secara menyeluruh. Tanpa data yang akurat, anggaran yang kecil akan mudah salah sasaran. Dengan memetakan tingkat kerusakan—ringan, sedang, dan berat—Dinas PU dapat menentukan skala prioritas yang benar-benar mendesak. Jalan produksi baik di kota maupun di desa, akses sekolah, dan jalur kesehatan harus berada di urutan teratas.
Kedua, Dinas PU perlu menerapkan skema penanganan bertahap. Untuk kerusakan ringan seperti lubang kecil dan retakan, cukup dilakukan penambalan cepat (patching) yang biayanya jauh lebih rendah. Penanganan besar seperti pengaspalan ulang dapat dijadwalkan menyesuaikan ketersediaan anggaran berikutnya. Dengan cara ini, kenyamanan masyarakat tetap terjaga tanpa harus menunggu proyek besar.
Ketiga, optimalisasi padat karya menjadi solusi efektif. Program ini melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan perbaikan ringan seperti pembersihan saluran, pengecoran spot tertentu, atau penambalan darurat. Selain hemat anggaran, padat karya juga membuka lapangan kerja dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur daerah.
Keempat, Dinas PU dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan sekitar melalui program CSR. Banyak perusahaan yang bersedia membantu jika perbaikan jalan terkait dengan akses usaha mereka atau berdampak langsung pada mobilitas pekerja. Skema kolaboratif seperti ini sudah terbukti membantu banyak daerah mengatasi keterbatasan dana.
Kelima, Dinas PU juga bisa memanfaatkan teknologi material yang lebih efisien dan tahan lama. Misalnya, penggunaan aspal dingin (cold mix) untuk perbaikan cepat yang bisa dikerjakan tanpa alat berat besar. Teknologi ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta cocok digunakan di kondisi darurat atau anggaran terbatas.
Selanjutnya, pengawasan proyek harus diperketat. Banyak kerusakan jalan yang muncul karena kualitas pekerjaan kurang baik. Dengan memperkuat pengawasan lapangan, menggunakan laporan digital, dan melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial, hasil pekerjaan akan lebih maksimal dan tidak cepat rusak, sehingga mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.
Menurut Herman bahwa Dinas PU juga harus jeli dalam mengoptimalkan anggaran pemeliharaan daripada hanya fokus pada pembangunan baru. Jalan yang dipelihara secara rutin lebih murah dibandingkan memperbaiki jalan yang sudah terlanjur rusak parah. Pemeliharaan berkala seperti pembersihan drainase dan perekat retakan (crack sealing) sangat penting untuk mencegah kerusakan melebar.
Selain itu, diperlukan koordinasi lintas dinas untuk menghindari pemborosan anggaran. Banyak kasus jalan yang baru selesai diperbaiki justru dibongkar kembali karena proyek air atau kabel. Dengan perencanaan terpadu, satu ruas jalan bisa dikerjakan secara komprehensif, sehingga tidak menghabiskan anggaran dua kali.
Pendekatan keterbukaan informasi kepada masyarakat juga penting. Dengan menyampaikan data prioritas jalan rusak dan alasan teknis pemilihan lokasi, masyarakat lebih memahami kondisi anggaran dan mendukung proses perbaikan. Transparansi seperti ini membangun kepercayaan dan mengurangi komplain yang tidak perlu.
Dinas PU juga perlu menyiapkan respon cepat untuk kondisi darurat, seperti jalan berlubang besar yang membahayakan pengendara. Respon cepat tidak harus mahal; cukup dengan bahan patching sementara sambil menunggu perbaikan permanen. Langkah ini menunjukkan kehadiran pemerintah dalam situasi mendesak.
Dalam jangka panjang, Dinas PU dapat mendorong perencanaan infrastruktur berbasis data jangka menengah, sehingga setiap tahun anggaran dapat diarahkan lebih efektif. Tidak ada lagi proyek mendadak atau tidak terarah, karena semua sudah terencana berdasarkan kondisi nyata jalan.
Akhirnya, meskipun anggaran terbatas, kemajuan daerah tetap dapat dicapai jika Dinas PU bergerak dengan strategi yang tepat. Perbaikan jalan bukan hanya urusan teknis, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga mobilitas masyarakat. Dengan sinergi, kreativitas, dan efisiensi, jalan tetap bisa mulus, ekonomi tetap bergerak, dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.( Niar)
