1 week ago
21
SUMATRA UTARA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi prioritas utama agar aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.
Sebagai langkah konkret, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dalam rangka mendukung kerja Satgas, pemerintah pusat juga menghimpun berbagai permasalahan di lapangan, termasuk aspirasi para kepala daerah. Upaya ini dilakukan agar kebijakan dan langkah penanganan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak bencana.
Sebelum menggelar pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, pemerintah terlebih dahulu melaksanakan forum serupa bersama Forkopimda Aceh. Forum tersebut menjadi wadah sinkronisasi dan evaluasi langkah penanganan pascabencana di masing-masing daerah.
Pemerintah menilai pulihnya suatu daerah pascabencana dapat dilihat dari beberapa indikator penting. Indikator tersebut antara lain berfungsinya kembali pemerintahan, pulihnya layanan publik, tersedianya akses pendukung, serta kembali bergeraknya roda perekonomian masyarakat.
Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumatera Utara, kondisi wilayah terdampak bencana menunjukkan tingkat pemulihan yang beragam. Namun secara umum, progres pemulihan dinilai cukup signifikan dan berjalan ke arah yang positif.
Hal tersebut ditandai dengan berangsur normalnya aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah. Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat sejumlah desa yang terdampak cukup parah sehingga membutuhkan penanganan lebih maksimal dan berkelanjutan.
Selain itu, kerusakan akses dan ruas jalan di beberapa daerah juga menjadi perhatian serius pemerintah. Akses transportasi yang terganggu dinilai berpengaruh langsung terhadap distribusi logistik, layanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah bersama pihak terkait akan terus mempercepat perbaikan infrastruktur, termasuk normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi serta perbaikan akses jalan. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pemulihan menyeluruh di Sumatera, khususnya di wilayah Sumatera Utara. ( Herman Djide)
