2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan catatan kritis terkait anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengeluarkan sejumlah emiten besar dari pemeringkatan mereka.
Meski MSCI menyebut persoalan free float, likuiditas riil, dan transparansi sebagai alasan utama, Said mengingatkan publik agar tetap bersikap kritis dan tidak menutup mata terhadap potensi kepentingan bisnis di balik kebijakan tersebut.
"Apakah MSCI sepenuhnya bersih dari kepentingan bisnis, atau hanya penyedia data objektif? Saya tidak menuduh, tetapi perlu dicatat MSCI memiliki afiliasi dengan Vanguard, BlackRock, dan State Street Global Advisors," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (29/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Said, entitas tersebut merupakan pilar utama di pasar keuangan global, dengan anak usaha yang juga aktif berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia menegaskan, keterlibatan mereka dalam mencari keuntungan di pasar saham Indonesia merupakan hal yang sah.
Namun demikian, Said mempertanyakan potensi keuntungan yang diperoleh dari dinamika pasar pasca keputusan MSCI.
"Dari aksi jual kemarin dan aksi beli hari ini, dari pembalikan saham yang rendah lalu rebound, mereka tidak mendapatkan untung? Dibalik kepercayaan, tidak salah kita menitipkan sedikit pertanyaan kritis soal ini," ujar Said.
Said menilai, besarnya kepercayaan pasar terhadap lembaga pemeringkat global membuat rekomendasi mereka seolah menjadi "fatwa" yang diikuti pelaku pasar tanpa cadangan.
Padahal, dalam dunia bisnis yang logis dan matematis, transparansi afiliasi lembaga pemeringkat perlu terus diuji agar investor tidak terjebak pada satu kebenaran tunggal.
"Saya mendorong perlu lembaga pembanding untuk men-challenge laporan MSCI. Hal itu penting agar investor global tidak disuguhi 'kebenaran tunggal'. Bukankah dalam dunia bisnis praktik second opinion itu sangatlah wajar, agar advisory benar-benar untuk membangun market yang sehat, bukan bagian dari sindikasi aksi goreng saham," ujar Said.
Said yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) itu juga menyoroti nasib investor ritel pemula yang terancam kehilangan modal dalam sekejap akibat sentimen ini.
Ia menilai tuduhan MSCI bahwa bursa Indonesia hanya dikendalikan segelintir pihak adalah sangkaan yang terlalu dini, jika pangkal masalahnya hanya pada pembaruan administrasi.
"Rendahnya literasi itu kadang bahkan terkait soal pengisian administrasi, sebagaimana yang ditemukan oleh MSCI, dan hendaknya hal ini juga menjadi atensi dari OJK," ujar Said.
"Namun, jika minat investor di BEI masih kecil lalu dibaca sebagai pengendalian saham oleh segelintir investor, saya kira perlu hati-hati menafsirkan itu. Fact finding-nya harus konkret," tambah Said.
Bursa Indonesia memang belum memiliki banyak pembanding untuk lembaga pemeringkat efek global sekelas MSCI.
Kabarnya, pada Februari 2026 mendatang, FTSE sebagai subsidiari London Stock Exchange Group baru akan merilis laporan tandingan yang diharapkan dapat memberikan perspektif lebih jernih bagi para investor.
Adapun IHSG mengalami tekanan besar. Pada Rabu (28/1) indeks terjun hingga 7,3% yang memaksa otoritas bursa melakukan trading halt. Tekanan berlanjut pada Kamis pagi, (29/1), dengan menyentuh level minus 8,5%, sebelum akhirnya membaik ke posisi minus 1,76% menjelang sore hari.
Tercatat dana asing keluar mencapai Rp6,12 triliun. Namun, nilai kapitalisasi perdagangan hari ini menunjukkan angka yang lebih besar, menandakan kepercayaan pasar yang masih tinggi.
(inh)
