3 days ago
8
PADANG - Di tengah kepedihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra Barat, secercah harapan muncul untuk memulihkan salah satu kebutuhan paling vital: komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertindak sigap dengan menyalurkan 32 unit perangkat Starlink, sebuah terobosan teknologi yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang infrastruktur telekomunikasinya porak-poranda.
Bantuan ini diserahkan langsung di Media Center Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, pada hari Rabu, 3 Desember 2025. Kehadiran perangkat canggih ini diharapkan dapat merajut kembali benang komunikasi yang terputus, menghubungkan kembali masyarakat yang terisolasi dengan dunia luar dan tim penyelamat.
Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, Helmi, menegaskan bahwa perangkat Starlink ini akan digratiskan sepenuhnya selama masa penanggulangan bencana. Sebuah kebijakan yang sangat melegakan bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi dampak dahsyat bencana.
“Selama masa kebencanaan, perangkat ini tidak dikenakan biaya. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial, ” ujar Helmi, Rabu (3/12/2025), dalam konferensi pers yang penuh harapan.
Perangkat Starlink ini bukanlah alat komunikasi biasa. Dengan jangkauan mencakup 500 meter hingga 1 kilometer, ia mampu melayani hingga 60 pengguna secara bersamaan. Kemampuannya bahkan bisa ditingkatkan lagi jika dipadukan dengan perangkat pendukung internet lainnya, menghadirkan kecepatan unduh yang mengagumkan, mencapai 300 Mbps.
Helmi menambahkan, fungsi krusial Starlink adalah sebagai jaringan cadangan yang andal. Ketika Base Transceiver Station (BTS) lumpuh akibat pemadaman listrik, terputusnya kabel optik, atau kerusakan fisik akibat amukan banjir, Starlink hadir sebagai penyelamat. Akses komunikasi satelitnya tidak bergantung pada infrastruktur darat yang rentan, menjadikannya solusi ideal untuk percepatan pemulihan jaringan di daerah yang paling membutuhkan.
“Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak, ” jelasnya, menggarisbawahi keunggulan teknologi ini.
Namun, Helmi mengingatkan bahwa semua perangkat komunikasi, termasuk Starlink, harus tetap melalui proses sertifikasi yang ketat oleh balai sertifikasi terakreditasi di Indonesia, menjamin keamanannya dan kepatuhannya terhadap standar nasional.
Menilik kondisi Base Transceiver Station (BTS) di Sumatra Barat, per tanggal 3 Desember pukul 24.00 WIB, tercatat 154 BTS dari total 3.739 BTS terdampak bencana, yang berarti sekitar 4 persen dari keseluruhan. Rinciannya, 124 BTS terganggu pasokan listrik PLN, namun operator telah sigap mengerahkan genset untuk menjaga layanan. Sebanyak 29 BTS mengalami masalah transmisi akibat putusnya koneksi fiber optik atau radio link, dan satu BTS lainnya rusak fisik terbawa arus banjir.
Proses pemulihan BTS terus berjalan. Hingga 3 Desember, 39 BTS telah berhasil diperbaiki, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat setiap harinya. Semangat pantang menyerah para teknisi patut diapresiasi.
Tak berhenti di situ, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala, yang mampu menjangkau 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini menjadi jembatan komunikasi vital bagi PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, menawarkan alternatif saat repeater lain tak berfungsi akibat bencana.
Dukungan Starlink ini disambut hangat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudi Rinaldi. Ia melihat teknologi ini sebagai penyelamat di situasi darurat.
“Jika kecepatan mencapai 300 Mbps, perangkat itu bisa melayani hingga 100 pengguna secara bersamaan. Ini sangat membantu untuk daerah bencana, ” ujarnya, optimis akan dampak positifnya.
Sementara itu, BPBD Padang memberikan gambaran mengenai 3.000 warga yang masih belum berani kembali ke rumah pascabanjir bandang. Alasan mereka beragam, mulai dari kerusakan rumah yang parah hingga trauma mendalam akibat peristiwa mengerikan tersebut. Pemerintah kini tengah berupaya menyiapkan solusi, termasuk relokasi, hunian sementara, dan penguatan upaya mitigasi bencana di masa mendatang. (PERS)
