22 hours ago
4
SAWAHLUNTO - Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama lambatnya laju pembangunan di Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyuarakan pentingnya suntikan dana dari pemerintah pusat untuk mendorong lompatan pembangunan di provinsi tersebut. Menurutnya, sinergi kuat antara anggota dewan, gubernur, serta seluruh kepala daerah di Sumbar mutlak diperlukan untuk mewujudkan akselerasi pembangunan.
"Basamo mangko manjadi (bersama-sama maka akan tercapai). DPR bekerja sama dengan provinsi, kabupaten dan kota di Sumbar bersama-sama untuk manjuluak anggaran (mendapatkan anggaran) karena APBD provinsi, kabupaten/kota itu terbatas. Salah satu untuk lompatan besar terjadinya percepatan pembangunan di Sumbar kita harus cari anggaran dari pusat. Untuk itu butuh kerja sama bersama, " ungkap Andre saat menutup rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Sumbar di Saka Heritage Hotel PT Bukit Asam (PTBA), Kota Sawahlunto, Minggu (7/9/2025).
Ia menekankan bahwa kepala daerah adalah pihak yang paling memahami akar permasalahan di wilayahnya. Sementara itu, tugas anggota DPR adalah menjadi jembatan fasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Karena yang tahu permasalahan adalah kepala daerahnya. Sedangkan anggota DPR tugasnya memfasilitasi antara pusat dan daerah. Inilah peran kita berkolaborasi bersama-sama supaya Sumbar jauh lebih baik lagi, " tambahnya.
Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar, berharap inisiatifnya ini dapat ditiru oleh seluruh anggota DPR RI dan DPD RI perwakilan Sumbar lainnya. Ia mengajak seluruh elemen untuk bergerak bersama melalui semangat gotong royong membangun daerah.
"Selama ini keluhan dari daerah itu anggaran terbatas. Uang nggak punya permintaan banyak, di mana insfrastruktur kita bermasalah. Untuk itu kita kerja keras sekarang. Saya sebagai anggota DPR yang punya kewenangan, sebagai perwakilan masyarakat Sumbar mencoba untuk memfasilitasi hal-hal seperti ini. Harapan saya ini juga bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman yang lain. Kita kan punya 14 anggota DPR, 4 anggota DPD. Kalau kita semua melakukan hal seperti ini kan positif bagi Sumbar. Kita gotong royong berkolaborasi membangun Sumbar, " ujarnya.
Rapat koordinasi yang digagas Andre Rosiade ini dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah di Sumbar. Tujuannya adalah untuk menampung masukan, mendengar keluhan, serta menginventarisir proposal program pembangunan yang akan diajukan ke berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Saya sebagai anggota DPR RI berkoordinasi dengan pak Gubernur dan pak Wagub, untuk mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah yang ada di Sumbar. Alhamdulilah ada sekitar 16 kepala daerah yang hadir. Kita sudah mendengarkan keluhan dan masukan bahkan proposal program-program yang ada. Khusus untuk Kementerian PU sudah diterima langsung oleh pihak balai seluruh proposal untuk ditindaklanjuti, " jelas Andre.
Andre Rosiade menyatakan kesiapannya untuk membantu para kepala daerah dalam menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait. Ia melihat dirinya sebagai "dubesnya Sumbar" di pusat.
"Saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Sumbar alias dubesnya Sumbar, siap membantu memfasilitasi bertemu dengan berbagai kementerian yang ada di kabinet Presiden Prabowo subianto. Setiap kabupaten dan kota punya permasalahan yang berbeda. Tadi sudah disepakati yang berurusan dengan Kementerian PU diserahkan hari ini proposalnya. Di luar itu nanti akan bertemu saya lagi untuk kita langsung bertemu menteri terkait, " tuturnya.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengapresiasi inisiatif Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI pertama yang mengumpulkan seluruh kepala daerah di Sumbar. Pemerintah provinsi menyatakan dukungan penuh terhadap setiap usulan pembangunan yang sejalan dengan rencana strategis pemerintah pusat.
"Kita ucapkan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade. Ini yang pertama punya inisiatif yang luar biasa mengumpulkan kepala daerah dengan semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, " ujar Vasko.
Vasko menambahkan, Sumbar kini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya dari Presiden Prabowo Subianto, untuk kemajuan pembangunannya.
"Alhamdulillah Sumbar sampai hari ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat khususnya dari pak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa pembangunannya lebih baik lagi ke depan, " lanjutnya.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Vasko berharap pengajuan proposal program dapat dilakukan di awal tahun. Hal ini agar pengerjaan dapat segera dimulai dan diselesaikan tepat waktu. "Saya inginkan ke depan yang tadinya pengusulannya mulai bulan Juni, Juli, Agustus yang pengerjaanya bulan September ini saya berharap seluruh kepala daerah itu mulai mengusulkannya di awal tahun biar kita bisa kejar lebih cepat. Biar kita bisa kerja lebih baik lagi ke depan. Usulan tahun depan di awal tahun, nanti biar pekerjaan bisa segera, " tuturnya.
Menyikapi hal tersebut, Andre Rosiade menambahkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan lelang proyek pembangunan tahun 2026 dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Tujuannya agar proses fisik dapat segera dimulai pada Januari tahun berikutnya.
"Tujuannya untuk menopang kebijakan pemerintah pusat. Kalau dulu lelangnya bisa di pertengahan tahun, untuk itu Presiden Prabowo ingin untuk kerjaan tahun 2026, di Kementerian PU itu kalua bisa lelangnya di akhir 2025, sehingga Januari pekerjaan bisa dimulai, " terang Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (PERS)
