2 hours ago
20
Jakarta, CNN Indonesia --
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita total 11 kendaraan milik PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani V di Lampung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut penyitaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Penyitaan dilakukan pada Kamis (17/9) kemarin.
"Penyitaan dilaksanakan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung," ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/9).
Adapun rincian 11 unit kendaraan yang disita sebagai barang bukti dari PT PSMI adalah sebagai berikut:
1 unit mobil Honda CR-V RM3
1 unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4
1 unit mobil Toyota Innova Zenix
1 unit mobil Honda CR-V RS58
1 unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 V
1 unit mobil Honda CR-V RM3
1 unit mobil Toyota Alphard 2.5
1 unit mobil Toyota Kijang Innova G
1 unit mobil Mitsubishi Canter FE 71 N (4x2) M/T
1 unit mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX (4x4) M/T
1 unit mobil Mitsubishi Xpander berwarna merah
"Seluruh barang bukti yang disita tersebut telah diamankan oleh tim penyidik guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan perkara yang sedang ditangani," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani V oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar mengatakan kasus itu diambil alih dari Kejaksaan Tinggi Lampung.
Ia menjelaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di kawasan Inhutani V.
Saiful menyebut penggunaan lahan itu dilakukan secara melawan hukum, sehingga merugikan keuangan negara. Hanya saja, kerugian negara tersebut belum diungkap Kejagung.
"PT PSMI melakukan penanaman perkebunan tebu di kawasan PT Inhutani V Lampung tersebut telah melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara," tuturnya.
(tfq/kid)
