12 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau audiensi untuk membahas kasus dugaan mark up anggaran yang menyeret seorang videografer, Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Ketua Komisi III, Habiburokhman mengatakan rapat rencananya akan digelar pada Senin (30/3) sekitar pukul 9.00 WIB.
"RDPU ini digelar untuk menyikap banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan," ujar Habib dalam keterangannya, Minggu (29/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman mengingatkan bahwa KUHP dan KUHAP baru telah mengusung prinsip agar hukum bukan hanya menciptakan keadilan formal, namun juga keadilan substantif.
Terlebih, lanjutnya, prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, yang umumnya terjadi pada kasus-kasus kakap.
"Komisi III mengingatkan kepada penegak hukum, bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formalistik belaka," ujarnya.
Amsal Sitepu pada 20 Februari telah dituntut dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi penggelembungan anggaran dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumut Tahun anggaran 2020 sampai 2022.
Dikutip dari Detik.com, Amsal disebut membuat profil desa melalui perusahaannya, CV Promiseland dengan biaya pembuatan sebesar Rp.30.000.000 untuk setiap desa. Atas perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan hasil audit, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 202.161.980.
JPU menyimpulkan perbuatan Amsal telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Didakwaan dalam Dakwaaan Subsidair Penuntut Umum.
"Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran (mark up) atas jasa pembuatan video promosi desa. Padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu," ujar Habiburokhman.
(thr/ugo)
Add
as a preferred source on Google
