11 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 202 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Saat itu, Tito menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri per 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun, atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.
Adapun paparan capaian Kemendagri mencakup keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum yang diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemendagri juga aktif bergerak memulihkan Sumatra, yang diwujudkan lewat pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, diikuti pembinaan dan pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat setempat.
Di samping itu, Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana guna membantu pemulihan.
Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri mengadakan pembinaan kepada kepala daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan, serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.
"Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari (sebelum) dan 7 hari sesudah setelah Hari Raya," ujar Tito.
Di bidang administrasi kependudukan, capaian signifikan juga ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang mencapai 97,64 persen. Sementara, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan sebesar 98,68 persen, memperlihatkan peningkatan akurasi data nasional.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah. Dukungan yang diberikan termasuk pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi," kata Tito.
Program prioritas lain yang juga didukung Kemendagri, antara lain pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, hingga kebijakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), dan Sekolah Rakyat di daerah.
Turut hadir dalam forum yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
