3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik antusiasme delapan kepala daerah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Ia pun meminta mereka segera menyiapkan lahan maupun gedung yang nantinya bakal digunakan.
Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menemui 8 kepala daerah, yaitu bupati Aceh Jaya, Kepulauan Aru, Padang Lawas Utara, Halmahera Tengah, Sanggau, Tegal, Kutai Timur, dan Tabalong di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).
"Kita bikin komitmen, mari kita percepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, apakah dengan rintisan dulu atau gedung permanen. Nanti tergantung kondisi lapangannya. Kita senang sekali kalau disambut dengan semangat, kita juga ikut semangat," kata Gus Ipul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kepala daerah sebelum menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Salah satunya, yakni status lahan yang diusulkan sebagai lokasi sekolah rakyat permanen bukanlah tanah sengketa dan merupakan milik Pemda.
"Selama memenuhi syarat, ada gedungnya, kita bisa cepat untuk (menyelenggarakan) sekolah yang permanen. Kita dukung," ujarnya.
"Maka itu, semakin cepat tanah ada, semakin cepat dibangun, semakin cepat masyarakat merasakan hadirnya Sekolah Rakyat," sambung Gus Ipul.
Gus Ipul menyebut, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan miniatur pengentasan kemiskinan. Sebab, anak-anak dari keluarga Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) disekolahkan. Sementara, orang tua mereka diberdayakan melalui berbagai program pemberdayaan sosial.
"Anaknya lulus sekolah, orang tuanya menjadi berdaya. Jadi anaknya diintervensi, orang tuanya diintervensi secara simultan," ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul juga kembali mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktek curang dalam proses penjangkauan calon murid Sekolah Rakyat. Dia menegaskan, kepala daerah dan Kemensos memiliki tanggung jawab untuk mengawasi.
"Ini tanggung jawabnya bupati, tanggung jawab saya juga. Jadi di sini (perekrutan murid) jangan ada sogok-menyogok," tegasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Moh Djumpa mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan di wilayahnya untuk membentuk generasi yang unggul dan tangguh.
"Hari ini kita sangat antusias untuk memperjuangkan kalau bisa secepatnya Sekolah Rakyat itu kita peroleh. Kami yakin bahwa Sekolah Rakyat ini untuk daerah kita atau mungkin secara umum, tadi bapak jelaskan bahwa pemerintah inginkan agar ke depan generasi-generasi yang lulus dari Sekolah Rakyat itu generasi yang tangguh," kata Djumpa.
(tim/dal)
