2 hours ago
4
Makassar, CNN Indonesia --
Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait persoalan sampah di lautan yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Dia mengatakan setidaknya 40 persen sampah di daratan Indonesia masih berakhir di lautan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya sampah laut ini, saya mohon maaf dan mohon ampun ini menjadi tugas menteri yang belum terselesaikan. Jadi sampah laut ini memang berasal dari sampah darat," kata Hanif di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (4/4).
Hanif mengungkapkan sebagian besar sampah laut sejatinya berasal dari daratan, karena pengelolaan sampah di darat masih belum optimal.
Kondisi ini yang kemudian menyebabkan sampah tersebut terbawa aliran air hingga akhirnya mencemari laut
"Sampah darat kita secara nasional tadi baru dikelola 25 persen. Kemudian yang masuk ke TPA totalnya mungkin sekitar 60 persen. Sehingga ada 40 persen yang masih terbuang di lapangan yang kemudian lari ke laut," ungkapnya.
Menurut Hanif penyelesaian masalah sampah membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan laut.
"Sehingga sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada Bapak Gubernur maupun bupati/wali Kota. Ini menjadi bukan bersama nasional. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang semisal yang paling krusial di Bali ya," katanya.
Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penanganan di wilayah yang paling terdampak seperti Bali. Di wilayah tersebut, sampah laut cenderung berkumpul akibat pusaran arus laut, terutama pada periode September hingga Februari setiap tahunnya.
"Di Bali karena sampah lautnya itu dia ada di pusaran arus sehingga setiap bulan September sudah pada kumpul sampai bulan Februari," jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengerahkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, guna melakukan penanganan secara terpadu. Tim nasional penanganan sampah laut juga telah dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
"Setiap mendekati musim sampah, kami sudah siaga di titik-titik tersebut. Namun karena luasnya wilayah laut Indonesia, diperlukan dukungan serius dari para gubernur," tuturnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah darat dapat tercapai pada tahun 2029 sesuai arahan Presiden. Namun, dengan capaian saat ini yang baru 25 persen, masih ada sekitar 75 persen yang harus dikejar dalam beberapa tahun ke depan.
"Itu menjadi PR [pekerjaan rumah] kita yang belum selesai, karena memang itu dimulai dari darat. Nah ini kita akan fokus dulu di darat untuk mengering sampah di laut. Kalau sudah di laut ini urusannya jadi mahal ga karu-karuan," katanya.
(mir/kid)
Add
as a preferred source on Google
