3 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan aturan baru terkait sidang penanganan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pada 2026.
Aturan itu tertuang Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026. Aturan itu diteken Ketua MK Suhartoyo pada 16 September lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam bagian menimbang, MK menyatakan telah menerima permohonan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada 10 September 2026.
Sebagai informasi, permohonan yang masuk pada 10 September diajukan oleh Denny Indrayana cs yang mempersoalkan ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming saat menjadi calon wapres (cawapres) di Pilpres 2024.
Di sisi lain, tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat mengakomodir jadwal kegiatan penanganan permohonan.
Oleh karenanya, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
"Bahwa untuk memberikan kepastian mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pengaturan mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganannya," dikutip dari huruf C bagian menimbang PMK itu, Selasa (22/9).
Pasal 3 ayat 1 aturan itu menyatakan penetapan tahapan atau jadwal bersifat prosedural normatif dan bukan merupakan penilaian atau pendirian MK mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, tenggang waktu, objek permohonan maupun pokok permohonan.
"Penilaian mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hukum acara dan dipertimbangkan dalam Putusan atau Ketetapan," dikutip dari aturan tersebut.
Juru Bicara sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mengatakan PMK Nomor 1 tahun 2026 diterbitkan agar ada kejelasan tahapan penyelesaian PHPU yang masuk ke MK.
"Tanpa ada PMK tahapan perkara tidak dapat diselesaikan sesuai hukum acara PHPU. PMK tahapan PHPU yang lama tidak sesuai lagi waktunya dengan perkara yang baru masuk," kata Enny.
MK sudah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan pada Senin (21/9).
Pihak yang mengajukan permohonan adalah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan capres dan cawapres.
Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan diskualifikasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
Selain itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; menyatakan batal Keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Kemudian, para Pemohon meminta Mahkamah membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Terakhir, para Pemohon memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan.
Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar jawaban dari Termohon yaitu KPU, keterangan Pemberi Keterangan yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Pihak Terkait pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB
(yoa/fra)
