4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merespons wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menutup program studi (prodi) yang tidak relevan, salah satunya prodi kependidikan.
Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan penutupan prodi kependidikan tidak bisa dilakukan tanpa pemetaan kebutuhan yang tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan sejak setahun lalu, PGRI telah mengusulkan agar penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja.
"Caranya adalah pemetaan kebutuhan di lapangan kira-kira keahlian yang dibutuhkan apa saja, kemudian jurusan yang disiapkan apa saja, dan kira-kira berapa perbandingan tiap jurusan," kata Dudung saat dihubungi, Selasa (28/4).
Ia mengatakan pemetaan penting untuk memilah mana jurusan kependidikan yang masih punya prospek bagus untuk tenaga kerja dan tidak.
Namun, Dudung mengingatkan fungsi perguruan tinggi tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga menghasilkan ilmuwan hingga akademisi.
"Perguruan tinggi adalah bagaimana menciptakan ilmuwan dan akademisi. Ini juga penting. Jadi dua hal ini yang harus didekatkan dan kami pun akan mendorong kepada Kemendikti nanti untuk bagaimana memetakan antara kebutuhan dengan penerimaan mahasiswa baru," ujar dia.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti praktik penerimaan mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) yang menurutnya tidak mempertimbangkan keberlanjutan lulusan setelah selesai pendidikan.
Menurutnya, kebebasan yang diberi kepada kampus untuk menerima banyak mahasiswa baru merupakan faktor terjadinya oversupply atau kelebihan pasokan lulusan.
"Kampus-kampus swasta sekarang banyak yang kesulitan murid karena PTN-BH atau kampus-kampus negeri menerima jalur mandiri itu tidak
tanggung-tanggung. Ini yang harus menjadi perhatian khusus dulu, jangan tiba-tiba menutup jurusan-jurusan kependidikan," ucap dia.
Kemdiktisaintek berencana mengkaji ulang untuk menyesuaikan prodi dengan kebutuhan industri. Hal itu didasari tingginya angka lulusan dari prodi yang tidak terserap di dunia kerja.
Plt Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang terkait prodi di universitas agar kelulusan terserap maksimal.
Selain itu, prodi yang tidak relevan terbuka kemungkinan akan ditutup.
Badri menyebut salah satu prodi yang dinilai oversupply atau kelebihan pasokan lulusan, yaitu kependidikan. Ia menyebut dalam statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial kurang lebih ada 60 persen dan porsi yang paling besar merupakan prodi kependidikan/keguruan.
"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," kata Badri.
(fra/yoa/fra)
Add
as a preferred source on Google
