4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Optimalisasi program perumahan rakyat diyakini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan menggerakkan berbagai sektor usaha, termasuk perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).
"Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini, sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian yang layak. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian persoalan.
Tito mengingatkan, upaya tersebut perlu didukung pemerintah daerah (Pemda), termasuk di kawasan Indonesia Timur. Dukungan daerah disebut akan mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan program perumahan akan lebih terbatas. Pemda didorong untuk mempercepat kemudahan perizinan, antara lain dengan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP), diikuti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat," kata Tito.
Mendagri kemudian menyatakan menyayangkan bahwa masih banyak daerah di Papua yang belum menerbitkan PBG bagi MBR. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap akses masyarakat terhadap hunian yang layak yang tak merata. Adapun jumlah MPP di wilayah Papua juga dinilai relatif terbatas.
Tito menyarankan agar daerah yang belum memiliki MPP untuk mempelajari praktik baik yang diterapkan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, Bali, dalam mengelola layanan publik terpadu.
"Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa (namun hasilnya lebih cepat dan maksimal)," pungkas Mendagri.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
