1 hour ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjemput bola memberikan layanan bagi warga korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya bukan hanya membawa personel, tetapi juga perangkat pelayanan dan bahan habis pakai agar pencetakan dokumen dapat dilakukan langsung di lokasi.
Menurutnya persoalan administrasi kependudukan ikut muncul di tengah situasi darurat seperti gempa di NTT ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dokumen hilang atau rusak, warga mengungsi, dan akses ke kantor pelayanan terputus adalah masalah yang terjadi.
Dia mengatakan selama empat hari, mulai 24 hingga 27 Agustus 2026, enam tim pelayanan diturunkan ke tujuh wilayah terdampak.
Tujuh wilayah itu adalah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
"Ini bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Bagi warga yang kehilangan KTP-el, misalnya, dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas. Ia dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga keperluan administrasi lainnya," kata Teguh menjelang keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, Senin (24/8/2026) pagi.
Di Nagekeo, yang merupakan salah satu wilayah terdekat dengan pusat gempa, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara di Kabupaten Ngada, tim membuka layanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung.
Hari ini dari Nagekeo, sebagian personel bergerak menuju Riung, Ngada, untuk melayani warga yang terdampak.
Kehadiran petugas di lokasi pengungsian menjadi penting, karena dalam situasi bencana warga tidak selalu memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan. Sebagian masih berada di tenda pengungsian, sementara sebagian lainnya harus menghadapi kerusakan rumah dan fasilitas umum.
Sementara tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bergerak di Kabupaten Manggarai Barat. Di wilayah ini, tim membawa satu set alat rekam KTP-el dan satu set alat cetak KTP-el. Peralatan tersebut digunakan untuk pelayanan jemput bola. Setelah pelayanan, dukungan juga diberikan kepada pemerintah daerah berupa dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.
Pola serupa diterapkan di Kabupaten Manggarai dengan Ibu Kota Ruteng. Tim dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum . Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa untuk mendukung pelayanan di Labuan Bajo dan wilayah terdampak lainnya. Dukungan peralatan dan bahan pelayanan juga diserahkan kepada pemerintah daerah agar layanan tidak berhenti setelah tim pusat meninggalkan lokasi.
Di Kabupaten Manggarai Timur, tim dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Wilayah ini termasuk daerah yang mengalami dampak cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara.
Untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo, pelayanan dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar.
Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena dan jajaran pemerintah daerah. Sementara di Nagekeo, koordinasi dilakukan bersama Bupati Simplisius Donatus dan jajaran.
Gerakan jemput bola berlanjut ke Kabupaten Ende. Tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Erliani Budi Lestari.
Di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan Plh. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ahmad Ridwan.
Teguh mengatakan di tengah penanganan darurat yang melibatkan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur kemanusiaan, pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan. Sebab, ketika seseorang kehilangan dokumen kependudukan, yang ikut terancam bukan hanya selembar kartu atau selembar kertas. Ada akses terhadap hak-hak administratif warga yang harus tetap dijaga.
Karena itu, strategi Ditjen Dukcapil kali ini diarahkan untuk mendatangi warga, bukan menunggu warga datang ke kantor.
"Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan," kata Teguh Setyabudi.
Ia menegaskan, jajaran Dukcapil di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Perangkat pelayanan yang dibawa ke lapangan sekaligus menjadi dukungan agar pemerintah daerah dapat terus memberikan pelayanan setelah masa tanggap darurat berakhir.
(sur)
