3 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk satu perkara yakni nomor: 10-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/7).
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I, Parsadaan Harahap selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy dalam keterangan di website resmi DKPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertimbangan putusan, majelis menilai Parsadaan tidak memiliki sense of ethic dan sense of good governance dengan menerima tawaran kemudian menggunakan moda transportasi helikopter untuk pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, pada 25 Januari 2024.
Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan tidak melihat alasan lain dalam penggunaan helikopter yang disediakan KPU Provinsi Jawa Barat selain urgensi waktu teradu I yang akan menghadiri kegiatan di Provinsi Bengkulu.
"Kepadatan ataupun benturan jadwal kedinasan seorang pejabat tidak dengan sendirinya dapat dialihkan menjadi beban keuangan publik melalui penggunaan fasilitas yang luar biasa. Pejabat publik dituntut melakukan prioritisasi rasional, menilai kemungkinan pendelegasian, penyesuaian jadwal, atau bentuk pelaksanaan tugas lain yang secara proporsional dapat mencapai tujuan kelembagaan," kata Raka Sandi.
Raka Sandi mengatakan dalam kondisi bencana, keterisolasian, ancaman keselamatan, urgensi tahapan pemilu yang tidak dapat ditunda, penggunaan helikopter dapat dibenarkan atau diperlukan.
Namun kondisi objektif demikian tidak terungkap secara meyakinkan dalam perkara dimaksud.
Dalih Parsadaan yang merasa tidak terdapat persoalan etik karena dalam perjalanan tersebut turut hadir seorang Anggota DKPP juga tidak dapat dibenarkan.
Ia mengatakan pertanggungjawaban etik melekat secara personal pada pemegang jabatan dan tidak dapat dialihkan kepada keberadaan pejabat lain.
"Kehadiran pejabat lembaga penegak etik tidak mengubah tindakan yang semula tidak patut menjadi patut, sebagaimana ketidakhadirannya juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penyelenggara Pemilu dituntut memiliki kemampuan penilaian etik secara mandiri terhadap tindakan jabatannya," ujarnya.
Parsadaan dinilai terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Dalam perkara yang sama, Majelis DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu II, Abdullah Sapi'i, selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat.
Ia terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Teradu II dinilai tidak profesional dan tidak akuntabel serta melanggar asas kepantasan dan kepatutan dalam penggunaan helikopter ke Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan tidak mempertanyakan, mengingatkan, menyatakan keberatan, atau merekomendasikan alternatif moda transportasi yang lebih wajar kepada pejabat terkait di KPU Provinsi Jawa Barat.
Teradu II diketahui ikut bersama teradu I dalam helikopter dimaksud dengan dalih posisinya membidangi sumber daya manusia serta bekepentingan dengan pembentukan, pelantikan, pembekalan, dan pengawasan badan ad hoc.
"Sikap teradu II demikian ibarat pepatah lempar batu sembunyi tangan atau dengan kata lain mau menikmati penggunaan helikopter namun tidak mau bertanggung jawab ketika terjadi persoalan, seharusnya memberi contoh kepada jajaran di bawahnya," kata Anggota Majelis, Ratna Dewi Pettalolo.
Sedangkan teradu III, Bernard Dermawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal KPU RI dalam perkara yang sama direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.
(yoa/isn)
Add
as a preferred source on Google
