4 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemilik merek sepatu lokal asal Surabaya Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, menyatakan brand miliknya tak terlibat dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Reynaldi mengaku terkejut saat mengetahui produknya ramai diperbincangkan di platform media sosial Threads. Brandnya itu jadi dikaitkan dengan pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat bernilai miliaran rupiah.
"Sebenarnya saya juga kaget. Eh, tiba-tiba kok viral ini brand saya gitu loh. Jadi ceritanya ada rame lah di media sosial, di Threads itu pertama, saya tahunya dari Threads," kata Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reynaldi mengatakan, warganet di Threads menghubungkan brandnya yang terpampang pada foto dokumentasi 2025, dengan rencana pengadaan pemerintah untuk Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026.
Foto yang menjadi pemicu spekulasi tersebut memperlihatkan momen seremonial Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memasangkan sepatu produk Stradenine ke siswa Sekolah Rakyat.
Ia pun menegaskan keberadaan sepatu Stradenine dalam foto itu tidak memiliki kaitan dengan proyek pengadaan puluhan ribu pasang sepatu Sekolah Rakyat, yang saat ini sedang disorot.
"Itu foto Gubernur Kofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial pasangin sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine," ucapnya.
"Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen karena Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk program Sekolah Rakyat totalnya yang Rp27 M sekian ya," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kemensos mengalokasikan Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu, yang bila dirinci mencapai harga Rp700 ribu per pasang.
Angka tersebut jadi polemik karena dinilai terlalu mahal untuk ukuran sepatu sekolah. Reynaldi pun langsung meluruskan, harga retail produknya jauh di bawah plafon anggaran pemerintah tersebut.
"Framing brand saya ini sudah mulai ke mana-mana, makanya kita klarifikasi. Kalau harga Stradenine sendiri kita untuk sepatu sekolah itu di Rp179 ribu sampai ke Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu ke lifestyle dan running lah. Kita bilang produk premiumnya Mas. Makanya saya sebagai owner kita klarifikasi. 'Oh, enggak kok. Brand kita enggak semahal ini.' itu," ucapnya.
Lebih lanjut, Reynaldi memastikan tidak ada kerja sama formal maupun pembelian langsung dari pihak kementerian kepada perusahaannya terkait program Sekolah Rakyat.
Selama ini, kata Reynaldi, Stradenine fokus memasarkan produknya pada jalur distribusi konvensional melalui distributor dan toko online serta offline di berbagai wilayah Indonesia.
"Kita sebagai brand ini hanya jualan biasa ke distributor, ke toko online. Kita enggak ada pernah menerima pesanan secara langsung tentang pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Seperti itu," ucapnya.
Reynaldi juga menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada pembicaraan mengenai rencana kerja sama dalam jumlah besar. Meski pemerintah melalui Mensos berencana membuka lelang pengadaan secara transparan, pihak Stradenine memilih untuk tidak terlibat dan tetap fokus pada pasar retail.
"Enggak pernah. Enggak ada komunikasi, enggak ada pertemuan. Saya sebagai brand ya. Kalau saya pribadi sih enggak ya. Maksudnya karena kita fokusnya sih jualan ke ini aja sih, ke kalangan ini. Kita kan sebagai pengusaha ya," tuturnya.
Reynaldi pun menyayangkan sepatu mereknya jadi terseret dengan kepentingan politik atau proyek pemerintah. Ia khawatir hal tersebut dapat merusak citra brand yang telah dibangunnya sebagai penyedia sepatu dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas.
"Kalau menyayangkan sih, ya sebenarnya kan kita enggak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi kayak kita juga menyayangkan kenapa kok kita ini dikenalnya, terframing-nya, seperti itu. Satu dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana gitu loh. Jadi menyayangkan sih [pengaruhnya] ke brand image sih sebenarnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Mensos RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi mengenai polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27,5 miliar.
Anggaran itu menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan harga sepatu Sekolah Rakyat itu menyentuh angka Rp700 ribu per pasang.
Gus Ipul menjelaskan angka itu hanya perencanaan awal dan belum final. Menurutnya anggaran yang direncanakan akan melalui proses pengadaan yang transparan.
"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Minggu (3/5).
Menurut Gus Ipul, jika proses lelang dan pengadaan sudah dilakukan, maka anggaran dan harga sepatu akan jauh lebih murah dari perencanaan awal.
"Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu," ucapnya.
Meski tidak merinci detail teknis proses lelang, Gus Ipul mengaku telah mewanti-wanti seluruh jajaran di Kemensos agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan program prioritas Presiden tersebut.
"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," ujarnya.
Gus Ipul juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia meminta agar jangan ada pihak yang melakukan rekayasa, intervensi atau praktik lancung lainnya.
"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.
Wakil Gubernur Jatim dua periode ini pun berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam proyek ini.
"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
(frd/gil)
Add
as a preferred source on Google
