Hari Danau Dunia 2026, KLH Tetapkan Tiga Komitmen Pemulihan

12 hours ago 17

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menetapkan tiga komitmen utama untuk mempercepat pemulihan dan pelindungan ekosistem danau di seluruh Nusantara, bertepatan dengan peringatan Hari Danau Dunia 2026 di Depok, Kamis (27/8).

Tiga komitmen tersebut adalah memperkuat regulasi pelindungan ekosistem danau di tingkat nasional dan daerah, memperluas aksi kolaboratif lintas pihak dan lintas sektor, serta mengarusutamakan isu penyelamatan danau ke dalam agenda air global.

Komitmen ini menjadi upaya KLH mengamankan ketahanan air, pangan, dan energi nasional dari ancaman degradasi lingkungan yang kian masif, lewat penetapan regulasi dan aksi kolaboratif hulu-hilir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengusung tema global "Healthy Lakes, Saving Generations", peringatan tahun ini menjadi momentum krusial bagi upaya penyelamatan ekosistem perairan daratan. Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki 2.961 danau yang berperan sangat strategis bagi kehidupan.

"Danau bukan sekadar bentang alam perairan, melainkan sumber kehidupan yang menopang ketahanan pangan, energi, air, pariwisata, penyerapan karbon, stabilisasi iklim mikro, serta menjadi pusat kebudayaan masyarakat," tutur Jumhur.

Namun, ribuan danau tersebut kini terhimpit oleh degradasi lingkungan yang masif. Tekanan itu meliputi kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi sempadan, pencemaran serta eutrofikasi, masifnya aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) yang melampaui daya dukung, ledakan gulma air, invasi spesies ikan asing, hingga sedimentasi yang memicu pendangkalan parah.

Untuk menjawab tantangan, komitmen pertama KLH diwujudkan lewat optimalisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPE) pada 15 Danau Prioritas Nasional periode 2025-2029, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Kebijakan ini difokuskan pada perbaikan mutu air, pengendalian pencemaran, penataan zonasi KJA, rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian gulma, perlindungan biodiversitas endemik, serta penyelarasan tata ruang wilayah.

Mengingat karakteristik hidrologis danau yang memiliki waktu tinggal air sangat panjang, proses pemulihannya membutuhkan waktu lama dan konsistensi pendekatan dari hulu ke hilir-inilah yang mendasari komitmen kedua KLH untuk memperluas kolaborasi lintas pihak dan lintas sektor.

"Proses pemulihan danau membutuhkan waktu panjang dan menuntut pendekatan terpadu hulu-hilir yang tidak bisa ditunda lagi," kata Jumhur.

Adapun komitmen ketiga, yakni mengarusutamakan isu penyelamatan danau ke agenda air global, sejalan dengan pengakuan internasional yang telah diperoleh Indonesia.

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air, Retno Lestari Priansari Marsudi, menyampaikan bahwa penetapan 27 Agustus sebagai Hari Danau Dunia melalui Resolusi PBB A/RES/79/142 merupakan buah dari diplomasi panjang Indonesia, yang berakar dari penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali.

Retno menyatakan bahwa pengakuan global tersebut harus dilaksanakan dengan kerja taktis di lapangan, dan tidak boleh berhenti sekadar pada tataran seremonial.

"Hari Danau Dunia harus melampaui sekadar perayaan. Ini adalah tentang tindakan nyata untuk melindungi danau kita. Ketika kita melindungi sebuah danau, kita bukan hanya melindungi bentang alam, tetapi juga melindungi cadangan air tawar, kehidupan, dan masa depan kita," papar Retno.

Peringatan Hari Danau Dunia 2026 ini dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga, perwakilan negara asing, pemerintah daerah, lembaga internasional (AIIB, UNEP, UNESCO, IFAD, IUCN), akademisi, komunitas, serta generasi muda-sebuah komposisi yang mencerminkan langsung komitmen kedua KLH untuk memperluas kolaborasi lintas sektor.

Jumhur menegaskan, pemulihan ekosistem perairan daratan nasional menuntut kolaborasi kolektif seluruh elemen bangsa.

"Menyelamatkan danau bukanlah tugas satu kementerian semata, melainkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan khususnya generasi muda," pungkas Jumhur.

(rea/rir)

placeholder

Read Entire Article
Infrastruktur | | | |