2 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), M Herindra mendorong pembentukan aturan penanggulangan spionase dan intervensi asing di Indonesia.
Ia menyebut sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas dan mengikat terkait spionase. Menurutnya, pembuatan aturan itu tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Herindra dalam Seminar Nasional bertajuk 'Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing', pada Kamis (27/8).
Herindra mengaku karena tidak adanya aturan khusus yang komprehensif justru menyulitkan negara untuk mengambil tindakan ketika operasi spionase maupun intervensi asing berlangsung di wilayah abu-abu.
"Persoalannya, kita tidak memiliki sebuah aturan yang membatasi atau mengatur hal tersebut. Saya tidak mau kita dibatasi seolah-olah kita membatasi civil freedom," ujarnya.
Ia menjelaskan aturan terkait aktivitas intelijen dan keamanan tetap diatur secara jelas di pelbagai negara demokratis. Herindra lantas mencontohkan Australia dan Austria sebagai negara yang memiliki pengaturan terhadap kegiatan intelijen.
"Makanya antara keamanan dan kebebasan kadang selalu bersinggungan. Pertanyaannya, apakah semuanya tidak perlu diatur," ujarnya.
Herindra tidak menampik soal adanya trauma masa lalu ketika intelijen pernah digunakan sebagai instrumen kekuasaan pada era Orde Baru.
Akan tetapi, ia menilai situasi saat ini telah berubah seiring penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Kerenanya, ia memastikan pengaturan antispionase bukan ditujukan untuk mengurangi kebebasan masyarakat.
Akan tetapi untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasional.
"Sekali lagi, jangan sampai ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Kita berbicara mengenai masalah negara," tegasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP UI, Evi Fitriani menyebut hal itu sangat relevan dengan situasi geopolitik saat ini. Kendati demikian, ia menekankan perlu adanya diskusi dari berbagai perspektif dapat menghasilkan masukan yang berguna untuk memperkuat Indonesia menghadapi ancaman keamanan yang terlihat maupun tidak terlihat.
"Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh ASEAN Study Center FISIP UI untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau institusi yang relevan," tuturnya.
(tfq/fra)
