3 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengklaim bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut Agus telah keliru dengan menyebut TNI akan terus berpatroli di berbagai wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan demonstrasi.
Menurutnya klaim sebagai penanggung jawab keamanan masyarakat menunjukkan bahwa batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri semakin dikaburkan. Lebih jauh, pernyataan itu dinilai berisiko membenarkan kehadiran militer sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara," ujar Koalisi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8).
Ia menegaskan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan kepada warga, serta penegakan hukum merupakan kewajiban bagi Polri.
Pembagian itu, kata dia, bukan urusan administratif semata. Pemisahan TNI dan Polri merupakan salah satu capaian penting Reformasi untuk mengakhiri dwifungsi ABRI dan dominasi militer dalam urusan sipil.
Dimas mengingatkan UU memang memungkinkan TNI membantu Polri dalam kerangka operasi militer selain perang. Namun sebagai pihak yang membantu tidak diberikan kewenangan mandiri kepada TNI untuk menetapkan ancaman, menentukan wilayah operasi, atau menjalankan patroli keamanan secara rutin.
"Perbantuan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan permintaan yang sah. Lingkup, tujuan, jangka waktu, kendali operasi, dan pertanggungjawabannya juga harus dapat diperiksa oleh publik," tuturnya.
"Karena itu, dalih 'koordinasi', 'kolaborasi', atau pelaksanaan berdasarkan SOP tidak cukup untuk membenarkan pengerahan militer dalam ruang sipil. SOP merupakan aturan internal. Ia tidak dapat menciptakan kewenangan yang tidak diberikan oleh konstitusi dan undang-undang," imbuhnya.
Menurutnya menghadapi demonstrasi dengan patroli militer menunjukkan cara pandang yang keliru. Ia menegaskan warga bukanlah potensi ancaman tetapi sebagai pemegang kedaulatan yang sedang menggunakan haknya.
Oleh karenanya, Koalisi mendesak Panglima TNI untuk segera mencabut dan mengoreksi pernyataannya serta menghentikan klaim bahwa TNI merupakan penanggung jawab utama keamanan masyarakat di seluruh Indonesia.
Selain itu, Koalisi juga meminta Polri untuk memberi penjelasan apakah pernah meminta perbantuan TNI dan apa lingkup permintaan tersebut.
"Sekaligus memastikan prajurit TNI tidak melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, interogasi, pengawasan terhadap aktivis, atau tindakan penegakan hukum lainnya," tuturnya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Indonesia RISK Centre, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, Centra Initiative, Raksha Initiatives, ICW, SETARA Institute, dll.
(tfq/fra)
