2 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Mulai 1 Agustus 2026, sampah di DKI Jakarta tidak lagi dikumpulkan untuk dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, tetapi harus dipilah dan diolah sejak dari sumber. Secara bertahap, hanya residu yang sudah tidak dapat diolah yang akan dikirim ke Bantargebang.
Hal ini sejalan dengan pembaruan sistem pengelolaan sampah oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dari sebelumnya menggunakan pola kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.
Dalam sambutannya, Pramono menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempercepat transformasi pengelolaan sampah melalui penguatan fasilitas pengolahan di tingkat wilayah. Langkah ini menjadi strategi untuk mengurangi beban TPST Bantargebang, serta menghentikan praktik open dumping secara bertahap menuju target zero open dumping pada 2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah terbit Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, terjadi perubahan mendasar. Kalau dulu kumpul-angkut-buang, sekarang menjadi pilah-angkut-olah. Mulai 1 Agustus 2026, sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang diarahkan hanya berupa residu. Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk menghentikan praktik open dumping secara bertahap menuju target zero open dumping pada 2029," kata Pramono.
Transformasi tersebut juga diperkuat melalui optimalisasi fasilitas pengolahan sampah di tingkat wilayah. Salah satunya dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang ditinjau oleh Gubernur pada Kamis (30/7).
TPS 3R Menteng Atas merupakan hasil kerja sama Pemprov DKI dengan PT Morego Green Indonesia dan PT Metro Klina Intranusa melalui skema creative financing dalam bentuk joint operation.
TPS 3R Menteng Atas berada di kawasan padat penduduk, yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi Setiabudi dan Kuningan, dengan kapasitas terpasang 25 ton sampah per hari dan potensi pengembangan kapasitas hingga 132 ton per hari.
Menurut Pramono, keberhasilan transformasi pengelolaan sampah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Untuk itu, warga didorong membiasakan memilah sampah sejak dari rumah, sementara kawasan komersial, perkantoran, hotel, restoran, dan kafe (Horeka) diwajibkan mengelola sampah yang dihasilkannya secara mandiri.
Adapun sebagai langkah transisi sebelum Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) beroperasi penuh, Pemprov DKI mengoptimalkan seluruh TPS 3R yang tersebar di berbagai wilayah. Saat ini terdapat 29 TPS 3R di Jakarta, namun tingkat pemanfaatan kapasitasnya baru sekitar 21 persen.
"Di TPS 3R Menteng Atas ini kami menggandeng swasta melalui skema creative financing. Kapasitas pengolahan akan ditingkatkan secara bertahap dengan dukungan teknologi RDF mikro, tenaga profesional, dan manajemen yang optimal. Model kemitraan ini akan menjadi percontohan untuk mengoptimalkan TPS 3R lainnya di Jakarta," imbuh Pramono.
Saat ini, TPS 3R Menteng Atas yang baru mengolah sekitar 6-8 ton sampah per hari, masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan volume pengolahan. Potensi tersebut membuka peluang bagi sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka), kawasan komersial, perkantoran, serta pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi dengan menyalurkan sampah terpilah, pengolahan dapat dilakukan secara bertanggung jawab di TPS 3R Menteng Atas.
Kemudian, Pemprov DKI juga telah membebaskan lahan seluas 40 hektare di Ciaingir, Banten, untuk memperkuat pengolahan sampah organik. Upaya tersebut melengkapi pembangunan tiga unit PLTSa, termasuk di Sunter, yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 7.500 ton sampah per hari, serta fasilitas RDF di Rorotan dan Bantargebang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas setiap pelaku usaha pengangkutan sampah yang terbukti melakukan pembuangan sampah secara ilegal.
"Siapa pun pengelola swasta yang mengambil keuntungan dengan mengumpulkan sampah Horeka lalu membuang atau menimbunnya secara sembarangan tidak akan kami toleransi. Saya perintahkan jajaran untuk memproses hukum pengangkut sampah yang melanggar dan mengumumkannya secara terbuka kepada publik," katanya.
Pemprov DKI mencatat, sebanyak 80 persen sampah berasal dari kawasan komersial dan 20 persen dari permukiman. TPS 3R membuka peluang kepada perusahaan jasa angkut sampah dari kawasan komersial untuk bekerja sama dalam pengolahan sampah.
Dari seluruh sampah yang diolah, sekitar 90 persen ditargetkan menjadi kompos dan RDF yang berpotensi ditingkatkan kualitasnya hingga memenuhi spesifikasi Solid Recovered Fuel (SRF), sedangkan sekitar 10 persen sisanya menjadi residu yang dikirim ke TPST Bantargebang.
Sementara itu, Chairman PT Morego Green Indonesia, Wing Indrasmoro, menyatakan pihaknya siap mendukung percepatan transformasi pengelolaan sampah Jakarta melalui investasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan penerapan standar operasional yang berkelanjutan.
Wing berharap, model kolaborasi dengan Pempro DKI dapat menjadi contoh bagi pengembangan TPS 3R di wilayah lain.
"Kami siap mengoperasikan TPS 3R Menteng Atas secara optimal melalui investasi tambahan pada peralatan dan teknologi pengolahan sampah, penyediaan tenaga kerja yang kompeten, pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, serta penerapan sistem operasional sesuai standar industri," pungkas Wing.
(rea/rir)
