2 weeks ago
10
TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, turut ambil bagian dalam rapat pendahuluan yang sangat penting terkait pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Kamis, 9 April 2026, menandai langkah awal yang signifikan untuk proyek ambisius ini.
Pembukaan resmi rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran terhormat, termasuk Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya akan dilintasi tol, seperti Bupati Padang Pariaman, Jhon Kenedi Aziz, Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra.
Proyek jalan tol yang dirancang untuk menghubungkan jantung Provinsi Sumatera Barat dengan pusat ekonomi Provinsi Riau ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Keberadaannya diharapkan akan menjadi katalisator utama dalam memperlancar arus distribusi barang antarwilayah, sekaligus mendongkrak mobilitas masyarakat secara signifikan. Dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi kedua provinsi diproyeksikan akan sangat terasa.
Jalur arteri nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau dikenal sebagai salah satu koridor terpadat di Pulau Sumatera. Dengan hadirnya infrastruktur tol ini, masyarakat diprediksi akan merasakan manfaat ekonomi yang tidak main-main, membuka peluang baru dan meningkatkan efisiensi.
Inisiatif penyelenggaraan rapat ini datang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dengan tujuan utama memastikan proyek pembangunan tol ini berjalan mulus dan sesuai jadwal. Pengalaman dari pembangunan ruas tol sebelumnya, yakni Padang–Sicincin, yang sempat diwarnai berbagai kendala, menjadi pelajaran berharga. Meski groundbreaking telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018, ruas tol tersebut baru dapat difungsikan secara gratis pada 28 Mei 2025, meleset dari target awal rampung di tahun 2024.
Keterlambatan ini menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk merapatkan barisan dan memperkuat kolaborasi demi kelancaran dan optimalisasi pembangunan di masa mendatang. Sinergi di lapangan menjadi kunci.
“Kita berharap pembangunan jalan tol ini segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, ” kata Kajati Sumbar, Muhibuddin, dalam penegasannya mengenai pentingnya sinergi nyata di lapangan, bukan sekadar janji di atas kertas.
Andre Rosiade menyoroti bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan di Sumatera Barat selama ini adalah pembebasan lahan. “Ini menjadi tantangan utama. Karena itu, kita harus berkomitmen bersama agar pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu, ” ujarnya, menekankan urgensi penyelesaian masalah krusial ini.
Ia menambahkan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk Sumatera Barat sangatlah besar, sebuah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal. “Kami telah meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus dilanjutkan. Jangan sampai kesempatan yang udah ada di depan mata ini kita sia-sia kan, ” tandasnya penuh keyakinan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, pun menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan seluruh sumber daya perangkat daerah demi kelancaran proyek vital ini. Para kepala daerah yang wilayahnya akan dilintasi tol juga tak ketinggalan menyatakan komitmen bulat untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul.
Salah satu hasil penting dari rapat ini adalah kesepakatan untuk membangun titik keluar tol (exit tol) di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Rapat lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pada minggu keempat April 2026, untuk terus memantau dan memajukan progres pembangunan.(PERS)
