4 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal ikut menyampaikan protes terhadap polemik penjurian dalam lomba cerdas cermat (LCC) sosialisasi empat pilar yang digelar Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR antar SMA di Kalimantan Barat.
Cucun yang mengaku bagian dari anggota MPR menyampaikan protes dan meminta agar MPR menunjuk juri yang memiliki kompetensi.
"Pokoknya kita dari anggota MPR ini sampaikan protes juga kepada kesekjenan DPR ngangkat juri yang bener," ujar Cucun usai Paripurna DPR di kompleks parlemen, Selasa (12/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap agar kasus tersebut tak sampai berujung pada evaluasi terhadap MPR. Cucun mengaku heran, dengan jawaban yang sama, namun juri memberikan nilai yang berbeda.
"Saya sikapi itu, jangan sampai terjadi ya evaluasi di kesekjenan MPR ngangkat juri ya, masa jawaban sama, nilainya beda," katanya.
Sementara, Ketua Komisi X bidang pendidikan DPR, Hetifah Sjaifudian mendorong agar lomba tersebut bisa digelar ulang. Hetifah juga menyampaikan keprihatinan dan menyampaikan permintaan maaf.
"Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang," katanya.
Hetifah mendorong agar MPR menyampaikan klarifikasi atas kasus tersebut. Dia tak ingin agar kasus tersebut kembali berulang karena bisa mencederai kepercayaan terhadap lembaga MPR.
"Saya kira dari MPR RI tentu saja perlu melakukan klarifikasi yang resmi dan tadi ya lomba diulangi kembali sehingga nanti sampai dengan tahap akhir kita bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik," ujar Hetifah.
Insiden viral dalam final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat itu bermula saat dewan juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama oleh regu B dan C dalam pertanyaan rebutan.
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK
diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, salah satu dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita memberi nilai -5 terhadap jawaban Grup C itu.
Namun, saat regu B memberikan jawaban yang sama, juri memberikan 10 poin terhadap mereka.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita
Salah satu peserta di regu C pun langsung memprotes. Mereka menunjukkan ekspresi bingung lantaran jawabannya disalahkan meski sama.
"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata Grup C.
Namun, juri Dyastasita beralasan jawaban Grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah.
"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," kata Dyastasita.
Grup C pun kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tetap kukuh.
"Jadi Dewan Juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," kata Dyastasita.
Grup C tetap memprotes dan meminta agar dewan juri meminta pendapat penonton apakah jawaban mereka menyertakan DPD. Namun Dyastasita mengatakan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.
Dewan juri lainnya yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.
"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," kata Indri Wahyuni.
(thr/isn)
Add
as a preferred source on Google
