1 day ago
8
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan peta jalan ambisius untuk pengembangan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Sebanyak 19 proyek tol monumental dijadwalkan akan dilelang kepada para investor pada tahun 2026, menawarkan potensi investasi yang sangat menggiurkan senilai Rp 408, 68 triliun. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi landasan utama dalam merealisasikan mega proyek ini, sebuah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengungkapkan keseriusan pihaknya dalam mempersiapkan ajang lelang ini. Anggaran sebesar Rp 27, 55 miliar telah dialokasikan untuk seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penyiapan proyek hingga pelaksanaan lelang yang kompetitif. Khusus untuk tahap persiapan 19 proyek tol KPBU, dana sebesar Rp 23, 33 miliar telah disiapkan untuk memastikan setiap detail proyek matang dan siap disajikan kepada calon investor.
"Untuk kegiatan tahap penyiapan 19 proyek tol KPBU di alokasi sebesar Rp 23, 33 miliar dan estimasi biaya investasi sebesar Rp 408, 68 triliun, " kata Rachman dalam paparannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Rincian proyek yang ditawarkan mencakup spektrum yang luas, terbagi menjadi proyek prakarsa pemerintah (solicited) dan proyek non-prakarsa pemerintah (unsolicited). Sebanyak tujuh proyek tol prakarsa pemerintah akan didukung dengan anggaran Rp 20, 66 miliar, sementara tujuh proyek tol non-prakarsa pemerintah dan proyek penugasan pemerintah masing-masing mendapatkan alokasi dana Rp 1, 55 miliar dan Rp 1, 12 miliar. Variasi ini menunjukkan komitmen Kementerian PUPR untuk mengakomodasi berbagai model pengembangan infrastruktur.
Jaringan jalan tol yang akan dilelang pada 2026 mendatang meliputi beberapa koridor strategis, antara lain Tol Bandung Intra Urban (BIUTR), Tol Pejagan-Cilacap, Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, Tol Malang-Kepanjen, Tol Gedebage-Tasikmalaya (Geta), Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Bandara Supadio-Pelabuhan Kijing, Tol Pluit-Bandara Soekarno Hatta (Tol Tomang-Pluit-Bandara Elevated), Tol Cikunir-Karawaci Elevated, Tol Semanan-Balaraja, Tol Pelabuhan (Harbour Toll) Semarang, Tol Bitung-Serpong, Tol Caringin-Cisarua (Tol Puncak), Tol Akses Patimban Extend, Tol Rantau Prapat-Kisaran, Tol Dumai-Simpang Sigandai-Rantau Prapat, Tol Pelabuhan Panjang-Lematang, Tol Rengat-JC Pekanbaru, dan Tol Jambi-Rengat. Keberagaman lokasi ini mencerminkan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Tidak hanya itu, dari total anggaran Rp 27, 55 miliar, Kementerian PUPR juga mengalokasikan Rp 660 juta untuk pelaksanaan lelang tiga proyek tambahan. Tiga proyek ini, yaitu Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, dan Flyover Sitinjau Lauik Sumatra Barat, memiliki potensi investasi gabungan mencapai Rp 49, 89 triliun. Hal ini menunjukkan skala proyek yang terus berkembang dan potensi ekonomi yang sangat besar.
Sebagai informasi penting bagi para calon investor, Kementerian PUPR mengumumkan adanya penyesuaian skema dalam pembangunan proyek tol dengan skema KPBU untuk tahun mendatang. Mulai tahun depan, proyek jalan tol yang menggunakan skema KPBU tidak lagi akan mendapatkan dukungan konstruksi langsung dari pemerintah, yang sebelumnya kerap melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perubahan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian finansial proyek dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Perlu dicatat juga, proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang sempat disebut-sebut sebagai calon tol terpanjang di Indonesia, kini dikabarkan akan diperpendek cakupannya hingga hanya sampai Gedebage-Tasikmalaya. Perkembangan ini tentu akan menjadi perhatian para pihak terkait dalam analisis kelayakan investasi selanjutnya. (Investment)
