Kediri - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama rombongan melakukan kunjungan kerja meninjau langsung gedung milik Pemerintah dan gedung DPRD Kabupaten Kediri disambut langsung Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Sekda Solikin, Minggu (14/9/2025) pukul 13.45 WIB.
Menteri PU didampingi Bupati Kediri Mas Dhito langsung melihat kondisi bangunan yang terdampak dilanjutkan melihat gedung dewan dan ruang kantor Bupati Kediri yang ada di lantai 2 gedung.
Usai melakukan sidak gedung yang terdampak Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, mulai kemarin Kementrian PU sudah melakukan kajian dan menghitung ulang kebutuhan perbaikan bangunan gedung Pemkab Kediri dan DPRD yang rusak akibat aksi demo pada akhir Agustus 2025.
"Pembangunan akan dikerjakan full dari Kementrian PU kalau Bupati punya dana bisa dipakai yang lain buat masyarakat Kabupaten Kediri, " katanya.
Ditegaskan Dody untuk gedung yang sekiranya masih bisa direhab kita lakukan. Tetapi kalau gedungnya sudah rusak berat kita robohkan dan dibangun mulai dari nol.
"Kalau melihat kerusakan di Kabupaten Kediri ini bisa dibilang termasuk terparah dibanding dengan daerah lain, karena di Kabupaten Kediri bangunannya cukup banyak yang rusak, "ujarnya.
Menurutnya kita perlu perhitungan yang matang dan masih harus dihitung ulang diperkirakan dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp 100 miliar untuk fisiknya saja, tidak termasuk sarana prasarananya.
"Target perbaikan bisa selesai secepatnya, karena Pemerintah Pusat tidak mau memberikan kesan bahwa pemerintah daerah tidak punya kantor dan tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, " tuturnya.
Pihaknya sangat berharap untuk rehab dan pembangunan gedung baru ini akan dilakukan secepatnya agar Bupati dan teman-teman dewan bisa bekerja kembali untuk melayani masyarakat.
"Kalau terkait dengan desain gedung dewan kemungkinan besar akan menggunakan desain yang lama biasanya, " imbuh Menteri PU.
Sementara, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan terkait gedung dewan yang mengalami kerusakan berat maka sesuai arahan dari Pak Menteri gedung dewan akan dirobohkan dan dibangun mulai dari nol.
"Kalau ada gedung yang diratakan atau dirobohkan, akan ada penghapusan aset di kami. Itu nanti akan diskusikan dengan pimpinan di DPRD, " ungkap Mas Dhito. (adv/PKP)